H Ahmad Syaikhu saat menerima kunjungan Mahasiswa dan Dosen UISMA ini juga didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kota Bekasi, Momon Sulaeman, Sekretaris BKD Kota Bekasi Roro Yoewati, dan Kabid Administrasi Kepegawaian BKD Qori Altea.
Wakil Walikota Bekasi, H Ahmad Syaikhu mengatakan, Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bekasi mengacu kepada Instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang intinya perbaikan birokrasi di pemerintah menuju pada peningkatan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Bekasi juga telah berkomitmen dengan menetapkan kebijakan melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Perwal tentang Pedoman Kinerja Pegawai no 12 tahun 2012 untuk para Aparatur Kota Bekasi, agar dalam segala pelaksanaan tugas dan kewajibannya selalu mengedepankan kejujuran dan peraturan yang berlaku.
"Tidak terkecuali bagi pejabat memiliki kewenangan untuk melakanakannya dengan baik agar mereka dapat memberikan contoh kepada para aparatur pemerintah yang lain dan menjadi teladan", Ucap H Ahmad Syaikhu.
Reformasi birokrasi juga menurut Wakil Walikota H Ahmad Syaikhu merupakan salah satu bentuk penerjemahan dari visi misi Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera, dan Ihsan."Untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan Walikota Dr H Rahmat Effendi dan saya tersebut, Pemkota Bekasi telah melakukan sejumlah langkah memperbaiki tatanan birokrasi aparatur yang sudah ada selama ini agar menjadi lebih baik. Mengupgrade dan memperbaiki", ucap H Ahmad Syaikhu.
"Diantaranya meningkatkan budaya kerja aparatur yang baik, meningkatkan disiplin, sistem perekrutan pegawai dan seleksi jabatan untuk membentuk aparatur yang handal dan professional sehingga mengubah paradigma dari yang Dilayani menjadi aparatur yang Melayani masyarakatnya", tambahnya.
Kepala BKD Kota Bekasi, Momon Sulaeman, menambahkan, pihaknya sebagai leading sektor yang membina pegawai aparatur di Pemerintah Kota Bekasi, mendukung sepenuhnya visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih perode 2013-2018 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi aparatur.
Ia menyadari betul sepenuhnya, pola pikir aparatur saat ini perlu diubah dari "yang dilayani" menjadi "yang melayani". Oleh karena itu penempatan para aparatur di posisi yang menentukan kebijakan pemerintah juga dibutuhkan aparatur yang cakap dan bertanggung jawab.
Belum lama ini, Ia mengatakan, telah dilakukan suatu sistem seleksi untuk promosi dan mutasi di pemerintah Kota Bekasi. "Jumlah aparatur pemkot Bekasi dari laporan yang diterima ada 12.950 jumlah pegawai. dan jabatan yang ada sekitar 1.100 posisi, jadi perbandaingannya 1:12 oleh karena itu perlu adanya instrumen atau sistem seleksi untuk menduduki jabatan tersebut", katanya.
Kepala BKD menambahkan, sistem penyeleksian tersebut dilakukan melalui sejumlah tes tertulis dari Aksesor atau melalui pihak akademisi untuk menghindari manipulasi atau interfensi.
"Dan kemudian dilakukan sistem seleksi melalui penyampaian visi misi apabila menduduki posisi tersebut, langsung kepada Walikota dan Wakil Walikota. Dan kedua pemimpin inilah yang akan menentukan dari rekomendasi hasil yang telah dilakukan BKD selama seleksi sebelumnya", Katanya.
Ia berkeyakinan, dengan sistem perekrutan yang baik untuk jabatan-jabatan tersebut, diperoleh para aparatur yagn handal dan professional dan mengedepankan Pakta Integritas.
Momon Sulaeman juga mengatakan, telah melakukan rapat koordinasi kepegawaaian sekaligus pembinaan para pejabat untuk selalu berupaya melayani masyarakatnya dengan baik.
"Kita akan menerakan sistem prestasi untuk menilai pejabat dalam berbagai urusan mutasi dan promosi yang diberikan. Reward dan punihment dari hasil prestasi merupakan salah satu hasilnya", katanya.
H Ahmad Syaikhu juga berpesan kepada mahasiswa yang hadir , untuk tidak segan-segan memberikan masukan kepada dirinya atau kepada pejabat terkait mengenai permasalahan yang ada di masyarakat.
"Dapat disampaikan melalui SMS atau email dan menjadi bahan perbaikan pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dalam menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ini", harap H Ahmad Syaikhu. Ia juga berharap, melalui kopordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi yang terus dilakukan. Pemkot Bekasi dapat menjadi pilot project Reformasi Birokrasi.
(goeng/aby /foto : goeng)
Sumber : http://bekasikota.go.id/
