Depok Bekasi Raya Pos
Ratusan massa dari Dewan Kesehatan Kota (DKR) Depok geruduk kantor Walikota Depok, di Jalan Raya Margonda No.54 Kota Depok, minggu lalu. Mayoritas para pengunjuk rasa dari kaum ibu dan Roy Pangharapan ini sudah kesekian kalinya menyuarakan masalah jaminan kesesehatan masyarakat (Jamkesmas), namun tidak dapat menemui Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, karena dihadang oleh blokade aparat Sat Pol PP Depok dan kepolisian.
Menurut Roy, aksi demo itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). “DKR Depok tuntutannya adalah menolak pemberlakukan Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan dikelola oleh satu badan, yaitu Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2014 mendatang,” ucapnya.
Pemberlakuan SJSN yang dikelola BPJS, lanjut Roy, adalah upaya pemerintah untuk menghapus Jamkesmas, Jamkesda, Jampersial dan Jamsostek. Mulai 1 Januari 2014 nanti, seluruh rakyat wajib membayar iuran. “Setiap kepala keluarga membayar Rp.27.000 setiap bulannya. Rakyat tidak lagi mendapat jaminan kesehatan gratis,” tandas Rory dengan suara lantang.
Dikatakan Roy, DKR mendesak agar pemerintah membatalkan rencana pemberlakukan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Apalagi masalah pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depok minim fasilitas, tidak adanya peralatan neonatal intensive carfe unit (NICU), intensive care unit (ICU) pediatric intensive care unit (PICU) dan fasilitas lainnya. “RSUD Depok, seperti Puskkesmas. Pelayanan dan fasilitas belum maksimal,” tegasnya.
Selain itu, pihak RSUD Depok sering menolak pasien miskin karena minimnya fasilitas, dan sudah cukup banyak pasien miskin yang meninggal di RSUD Depok. “Kami DKR Depok mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk segera membenahi rumah sakit dan menyiapkan segala fasilitasnya,” pungkas Roy. (Jopi)
Sumber : http://skuglobalpost.blogspot.com/
Sumber : http://skuglobalpost.blogspot.com/
