Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Berita Terkini

Pemda Kab. Beakasi Awasi dan Data Tanah TKD (Tanah Kas Desa)

Selasa, 01 Juni 2010 | Juni 01, 2010 WIB | 0 Views Last Updated 2022-12-13T17:37:31Z
Bekasi Raya Pos
Opini Oleh : M. Joko YP
Kabupaten Bekasi merupakan Daerah penyanggah Ibu Kota Jakarta, sehingga perkembangan sangat signifikan dari tahun ke tahun , itu dapat di lihat dengan banyaknya Investor dari berbagai Negara , mendirikan perusahaan perusahaan yang berada di Kawasan Indrustri. Sebanyak 23 Negara menanamkan modalnya , mendirikan kurang lebih 3000 perusahaan yang tersebar di beberapa kawasan Indrustri, diantaranya Jababeka, Ejip dan Lippo Cikarang, belum lagi kalangan Developer yang membangun perumahan yang berada di Kabupaten Bekasi. Sehingga Kabupaten Bekasi yang dahulu, terhampar hijaunya persawahan kini mulai di tumbuhi kawasan hutan Beton, sehingga berdampak bagi kalangan masyarakat tradisional penggarap sawah, banyak yang menjadi alih propesi diantaranya, menjadi pedagang dan pengojek, karena sawah tempatnya untuk mencari nafkah telah berubah menjadi hutan Beton.


Hal tersebut berkaitan dengan (Tanah Kas Desa) yang merupakan asset kekayaan daerah, yang banyak terhampar di Kabupaten Bekasi, akan hilang menjadi bancakan bagi oknum-oknum masyarakat maupun Kades. Pasalnya TKD yang menjadi sumber penghasilan bagi aparat desa (Kaur Desa /Pegawai desa), namun kenyataan banyak Tanah Kas Desa (TKD), di sewakan atau di gadaikan sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa.

Seiring berkembangnya Kabupaten Bekasi, banyak investor menanamkan modalnya di Kabupaten Bekasi, mendirikan perumahan sehingga tanah sawah yang dulu menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat penggarap harus menjadi penonton karena sawah yang dulu menjadi mata pencariannya kini menjadi bagunan beton perumahan.

Dari berbagai permasalahan tanah yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi, banyak di akibatkan lemahnya pengawasan Pemda, hal itu membuat peluang bagi oknum-oknum masyarakat dan Kades untuk mencoba berspekulasi dengan mengolah data TKD menjadi hak milik.

Pengamat Asset Daerah di salah satu Desa mengatakan dengan berkembangnya Kabupaten Bekasi membuat masyarakat berpola pikir untuk meraup keuntungan dengan menggadaikan atau menyewakan TKD, yang merupakan Aset Pemerintah Daerah bahkan ada yang nekat menjualnya dengan membuat sertivikat hak kepemilikan tanah meski itu di ketahui TKD , seperti kasus kasus yang telah ada di Kabupaten Bekasi.

Pemerintah sebagai pemilik syah atas Tanah Kas Desa yang berada di Kabupaten Bekasi harus mendata ulang keberadaan tanah tanah yang merupakan Asset bagi Pemerintah daerah sehingga Tanah Kas Desa (TKD)tidak menjadi bancakan oknum oknum masyarakat dan Kades untuk meraup keuntungan meski harus berurusan dengan pihak berwajib.

Jika hal ini dibiarkan, maka akan berdampak negatif bagi administrasi Keperintahan Daerah (Pemda), tentunya juga akan menyebabkan permaslahan hukum yang menyangkut Kepala desa maupun masyarakat, seperti yang terjadi di beberapa Desa di Kabupaten Bekasi, beberapa Kepala desa harus berurusan dengan aparat penegak hukum, bahkan ada yang tengah menjalani proses hukum.

Bupati Sebagai Kepala Daerah harus tanggap mengenai permasalahan Tanah Kas Desa ( TKD), yang selalu menjadi bancakan bagi oknum masyarakat dam Kades, untuk mencoba oper alih dan menjual tanah Kas Desa, yang merugika Pemerintah, untuk mendata ulang dan mengawasi keberadaan Tanah Kas Desa yang nota bone milik syah Pemerintah Daerah.

Sehingga tanah tanah TKD yang terhampar di Kabupaten Bekasi, dapat terdata dan menjadi kekayaan Pemerintah Desa untuk mensejahterakan para aparat Desa yang bekerja untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintahan Daerah.

Semoga tulisan ini kan menjadi “warning” bagi Pemda Kabupaten Bekasi untuk lebih jeli mengamankan Asset Pemda berupa TKD yang berada di Kabupaten Bekasi sehingga Tanah Kas Desa akan tetap aman, tidak terjadi penjualan TKD oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab, yang akan merugikan Pemerintah.
×
Berita Terbaru Update